KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sascha, Ade Vania Catalina (2018) KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Sascha Ade Vania Catalina, 1410111012, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, 2018) ABSTRAK Dengan hadirnya era internet pada perkembangan sistem ekonomi, mendorong munculnya fenomena baru yang disebut dengan Financial Technology (fintech). Pada sector jasa keuangan perbankan pun melakukan inovasi pengembangan layanan yaitu transaksi elektronik pada perbankan yang biasa dikenal e-banking. Dengan adanya transaksi elektronik pada perbankan, membuka peluang terjadinya kejahatan elektronik (cybercrime), maka Kementrian Komunikasi dan Informatika menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik sebagai satu bentuk antisipasi pencegahan. Dalam penerapan tanda tangan elektronik ini dihadapkan pada satu tantangan yaitu kedudukan hukum yang pasti serta mengenai kelebihan tanda tangan elektronik ini sehingga pelaku usaha beralih menggunakan tanda tangan elektronik ini. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan menelaah teori, konsep, asas, seta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai transaksi elektronik pada perbankan, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan, kedudukan hokum tanda tangan elektronik tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, diakui esensinya sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kelebihan dari segi pembuktian, keamanan dan praktis, tetapi tanda tangan elektronik ini memiliki kelemahan yaitu membutuhkan biaya institusional dan biaya langganan.

Actions (login required)

View Item