PENERAPAN RENVOI PADA AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DI SUMATERA BARAT

SILVITRIANI, SILVITRIANI (2015) PENERAPAN RENVOI PADA AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DI SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) 1276.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (951kB)

Abstract

Penerbitan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang akta PPAT tidak diiringi dengan pemahaman yang sama oleh BPN di daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat, pada satu sisi ada daerah yang memperbolehkan dilaksanakannya renvoi terhadap SKMHT, sementara di sisi lain, ada pula BPN di daerah yang melarang dilaksanakannya renvoi terhadap SKMHT. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan Kebingungan bagi masyarakat yang memanfaatkan SKMHT untuk pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan. Yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini yakni : 1) Bagaimana Penerapan renvoi pada akta SKMHT di beberapa daerah di Sumatera Barat, 2) Bagaimana Implikasi hukum pelaksanaan renvoi terhadap akta SKMHT. Dalam melakukan penelitian dipergunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data di lapangan, yakni berupa wawancara langsung pada Kantor BPN dan PPAT di Padang, Pariaman, Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung. Dari bahan yang didapat kemudian dilakukan analisa secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut : 1) terdapat perbedaan penerapan renvoi dimana Padang, Pariaman, Solok tidak memperbolehkan renvoi, Kabupaten Padang Pariaman tidak juga tidak memperbolehkan renvoi namun bersyarat, dan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung memperbolehkan renvoi. 2) tidak terdapat implikasi hukum pelaksanaan renvoi, karena secara hukum belum ada aturan yang secara khusus melarang penerapan renvoi apabila renvoi dilakukan sesuai dengan UUJN, namun hal tersebut terjadi dilapangan dan pada dasarnya Kantor Pertanahan tidak memiliki alasan untuk menolak pendaftaran akta SKMHT yang memiliki renvoi. Kata Kunci : Renvoi, Hak Tanggungan, SKMHT

Actions (login required)

View Item