Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Bagi Penyalah Guna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang

RIKHI, BENINDO MAGHAZ (2018) Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Bagi Penyalah Guna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVERplusABSTRAK.pdf - Published Version Download (170kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I1.pdf - Published Version Download (497kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV watermark.pdf - Published Version Download (122kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Kepustakaan) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (70kB) | Preview
	Text (Tesis Utuh) tesis utuh ok.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Bagi Penyalah Guna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang ( Rikhi Benindo Maghaz, 1520112056, Fakultas Hukum Unand Program Pasca Sarjana, 2018 ) ABSTRAK Dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada faktanya penuntut umum menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pelaku, karena hanya melanjutkan pasal-pasal yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, hal itu berujung pada putusan pidana penjara oleh pengadilan (hakim) tanpa membuktikan dengan cermat status pelaku penyalah guna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan analisa terhadap penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, serta kendala yang dihadapi penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dalam penerapan undang-undang tersebut, dengan menggunakan metodologi penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan formil dalam hal meneliti dan menetapkan status barang bukti yang disita oleh penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, namun ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak dilaksanakan penuntut umum secara optimal, karena proses pengajuan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika ke Pengadilan disamakan dengan perkara lainnya, dalam penerapan ketentuan materil untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tahap penuntutan, tidak diterapkan penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dengan cermat, karena tidak meneliti dan menggali bukti-bukti materil mengenai status pelaku penyalah guna narkotika tersebut, sebagai penyalah guna biasa, pecandu, korban penyalahgunaan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Surat dakwaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selalu dilapis dengan dakwaan pasal yang ancaman pidananya lebih berat yakni Pasal 111 atau Pasal 112 maupun Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan alasan untuk dapat diterapkan penahanan kepada pelaku, apabila hanya diterapkan dakwaan tunggal Pasal 127, maka pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika tersebut tidak dapat ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, kondisi ini jelas merugikan pelaku penyalah guna narkotika, terutama bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sebab terhadap mereka dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis selama menjalani proses hukum perkara tersebut, dengan tidak adanya upaya penuntut umum untuk tanpa menggali bukti-bukti materil mengenai status pelaku penyalah guna narkotika tersebut, mengakibatkan hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara tersebut, yang menjadi kendala bagi penuntut umum, karena dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara jelas langkah-langkah penuntut umum untuk menentukan status pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika, selain itu kendala dalam sistem peradilan pidana juga mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan yakni kurangnya koordinasi dari penyidik, sehingga penuntut umum hanya menerima status pelaku penyalah guna narkotika dan jumlah barang bukti narkotika dari berkas penyidikan perkara. Melihat perkembangan kejahatan tindak pidana narkotika, serta kendala-kendala bagi penuntut umum dalam menerapkan pembuktian bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika, diperlukan revisi bagi Undang-undang Narkotika, terutama perbaikan ketentuan mengenai penentuan pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan pelaku penyalah guna, agar pembuktian dan penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika, sesuai dengan bentuk kesalahannya. Kata Kunci :, Penyalah Guna, Narkotika, Penuntutan.

Actions (login required)

View Item