PENGATURAN PENGGUNAAN ROKOK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dian, Pertiwi Alty (2018) PENGATURAN PENGGUNAAN ROKOK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (306kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (475kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (391kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (883kB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan rokok berdampak terhadap kesehatan orang lain disekitar perokok. Tindakan tersebut melanggar hak seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. Di dalam tataran hukum internasional telah dibentuk Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap penggunaan tembakau sebagai rokok. FCTC adalah perjanjian Internasional berbentuk konvensi yang mengendalikan penggunaan tembakau yang pengawasannya berada dibawah World Health Organization. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi FCTC, sedangkan banyak negara di dunia telah meratifikasi FCTC. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaturan penggunaan rokok menurut hukum Internasional? (2) Bagaimana respon Indonesia terhadap pengaturan penggunaan rokok secara Internasional ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah : (1) Pengaturan penggunaan rokok menurut hukum Internasional termuat di dalam FCTC .(2) Pemerintah Indonesia telah membentuk Rancangan Undang- Undang tentang Pertembakauan dan Peraturan Pemerintah sebagai respon terhadap pengaturan penggunaan rokok secara Internasional (3) Regulasi yang ada di Indonesia terkait pengendalian tembakau saat ini berbentuk Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengendalian Tembakau. Kesimpulan pada penulisan ini adalah : (1) FCTC telah menjadi hukum Internasional karena ia telah memenuhi syarat diratifikasi oleh minimal 40 negara. (2) Indonesia tidak meratifikasi FCTC karena masih banyak kepentingan terkait dengan produksi tembakau namun mengimplementasikannnya dalam Peraturan Pemerintah. Kata kunci : Rokok, FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), Kesehatan

Actions (login required)

View Item