REGULASI KONFLIK PEMILU “Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada Tahun 2015 dan Persiapan Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung”

SRI, ANGGRAINI (2018) REGULASI KONFLIK PEMILU “Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada Tahun 2015 dan Persiapan Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung”. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (754kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
Preview	Text (BAB 5 KESIMPULAN) BAB 5 KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (619kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (968kB) | Preview
	Text (FULL TESIS) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (28MB)

Abstract

Pada saat pelaksanaan Pemilu/Pilkada, tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Baik itu konflik antara peserta Pemilu, antara peserta dengan penyelenggara Pemilu ataupun sesama penyelenggara Pemilu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, dimana konflik yang terjadi adalah antara KPU dengan Panwaslu dan KPU dengan PDIP. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan apabila semua pihak berperan sesuai dengan peranannya masing-masing sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi regulasi konflik Pemilu terhadap penangan konflik Pemilu di Kabupaten Sijunjung serta untuk menganalisis respon para pihak yang berkonflik terhadap penggunaan regulasi konflik Pemilu di Kabupaten Sijunjung. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sedangkan jenis penelitian bersifat deskriptif, yang berguna untuk memberikan gambaran terperinci dari realitas penelitian yang dilakukan dengan purposive sampling (secara sengaja). Untuk melihat masalah ini peneliti menggunakan Teori Regulasi Konflik Ralf Dahrendorf yang menjelaskan bahwa regulasi konflik dapat mempengaruhi tinggi rendahnya eskalasi konflik yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan, dalam penyelesaian konflik yang terjadi baik itu konflik Pemilihan Kepala Daerah 2015 ataupun konflik pada saat persiapan Pemilihan Umum 2019, peneliti menemukan bahwa regulasi konflik Pemilihan Umum memiliki peranan / kontribusi didalam penyelesaian konflik, dimana konflik yang terjadi dapat dikontrol dan diselesaikan dengan baik tanpa adanya peningkatan kearah kekerasan.Hal ini dibuktikan dimana pihak yang berkonflik dapat menerima keputusan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam penyelesaiaannya ditambah dengan tidak adanya aktor konflik lain yang terlibat dalam konflik tersebut. Kata Kunci : Pemilu, konflik , resolusi dan regulasi

Actions (login required)

View Item