PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (KALAPAS) KLAS IIA BIARO BUKITTINGGI

Asyuni, Fitri (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (KALAPAS) KLAS IIA BIARO BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (396kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (775kB)

Abstract

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hukum memberikan perlindungan kepada setiap orang yang ada di Indonesia baik itu yang berada di masyarakat luar ataupun narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila suatu tindak pidana terjadi kepada seseorang maka pasti ada pelaku dan korbannya. Seorang pelaku suatu tindak pidana saja memiliki perlindungan, apa lagi bagi korban tindak pidana sekarang juga telah dikeluarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 . Untuk itu permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1)Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Bukittinggi?(2) Bagaimana pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Bukittinggi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian mengenai Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Bukittinggi yaitu adanya dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu pemisahan narapidana laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal tidak diinginkan dan setiap keperrkuan narapidana akan di urus oleh Petugas Lapas yang berjenis kelamin sama dengan narapidana. Adapun pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut terdapat penyimpangan dari aturan yang mana semua keperluan baik itu petugas maupun narapidana harus di urus yang berjenis kelamin sama, namun pada kenyataannya Kalapas yang seorang malah melanggar perlindungan tersebut dengan menjadikan narapidana perempuan sebagai tahanan pendampingnya. Tahanan pendamping ini bertugas untuk membantu bantu di ruangan Kalapas seperti mencuci pring, membuatkan kopi, membersihkan meja dan membersihkan ruangan Kalapas.

Actions (login required)

View Item