PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PERLINDUNGAN PENYIARAN KONTEN BUDAYA LOKAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Faris Aziz, Hazri (2018) PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PERLINDUNGAN PENYIARAN KONTEN BUDAYA LOKAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (286kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (807kB)

Abstract

(Faris Aziz Hazri, 1110112006, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018) Pembimbing : Drs. Intihzam Jamil, SH, MS., Feri Amsari, SH, MH, LLM. Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sebebas-bebasnya dalam pengembangan diri dengan mendapat Pendidikan dan pengetahuan tentang kebudayaan yang seluas-luasnya sesuai dengan isi pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur bahasa dan unsur teknologi merupakan unsur-unsur yang perkembangannya pesat dan beriringan. Dalam upaya mempertahankan kebudayaan itu sendiri unsur bahasa dan unsur teknologi saling terkait satu sama lain dimana dengan bahasa kita dapat berkomunikasi dengan baik antar manusia dan dibantu dengan kemajuan teknologi itu sendiri maka dapat di pertahankannya suatu kebudayaan dari generasi ke generasi. Teknologi radio saat ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia dalam pengaplikasian unsur bahasa dan unsur teknologi dalam upaya mempertahankan kebudayaan itu sendiri seperti halnya tertulis dalam pasal 4 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Swasta PT Radio Alsomk Jalo Maradio (Star Radio) merupakan salah satu lembaga penyiaran yang aktif dalam kegitan penyairan dikota Padang Sumatera Barat, dalam melakukan kegiatan penyiaran stasiun radio ini selalu menyiarkan segala sesuatu hal yang baru sehingga terlupakannya kepentingan mempertahankan konten budaya dalam melakukan penyiarannya dan berpendapat bahwa menyediakan konten acara tidak terkhusus dengan adat istiadat. Lembaga penyiaran star radio tersebut melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat yang tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawasa dan pengatur penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal tersebut dikarenakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat terkendala oleh pengadaan modal untuk menjalankan kewajibannya, dimana pada tahun 2018 ini KIPD Sumatera Barat tidak lagi mendapat kucuran dana dari pemerintah daerah, karena alesan tersebut lah Fungsi pengawasan dan pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat tidak dapat melaksanakan perannya untuk melindungi penyiaran konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Actions (login required)

View Item