KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN

Rihan, Azari (2018) KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (122kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (233kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (170kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan salah satu lembaga dalam nagari. Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 jo Perda Kabupaten Pasaman No 13 Tahun 2011 kedudukan kerapatan adat nagari adalah sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi dalam nagari. Sebagai lembaga adat kedudukan KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari kurang optimal karena tidak didukungnya dengan dana yang memadai dari pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman. Dan sebagai lembaga adat tertinggi dalam nagari seharusnya KAN juga dilibatkan dalam pembentukan peraturan nagari agar nantinya peraturan nagari tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan tidak optimalnya kewenangan dari KAN dalam pemerintahan nagari menyebabkan tidak jelasnya bagaimana kewenangan antara KAN dengan struktur pemerintahan nagari. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kedudukan KAN dalam pembentukan peraturan nagari di Kabupaten Pasaman. 2) Bagaimana kewenangan KAN dalam pengelolaan sumber keuagan di Kabupaten Pasaman. 3) Bagaimana pembagian urusan KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan mengenai kedudukan KAN sebagai lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman dalam pembentukan peraturan nagari secara tidak langsung unsur dari KAN juga terlibat dalam pembentukan nagari karena mereka juga ada menjabat dalam struktur pemerintahan nagari. Dalam sumber pendapatan KAN saat sekarang ini hanya berasdal dari ADD/ADN sebanyak 2.1 % yang mana jumlah tersebut tidak cukup untuk menjalankan kinerja dari KAN itu sendiri serta dalam hal kinerja KAN di Kabupaten Pasaman hanya menyelesaikan sengketa lahan, sengketa tanah, sengketa sako ataupun sengketa pusako yang mana hal tersebut hanya sebagian kewenangan KAN yang dijalankan menurut peraturan daerah kabupaten pasaman nomor 13 tahun 2011. Kata Kunci : Nagari, Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Lembaga Adat

Actions (login required)

View Item