URGENSI PENGADOPSIAN UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DALAM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKTOR BISNIS

Aliyafi, Roma (2018) URGENSI PENGADOPSIAN UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DALAM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKTOR BISNIS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan abstrak)
COVER abstrak.pdf - Published Version

Download (291kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Pendahuluan)
BAB I.pdf - Published Version

Download (825kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Penutup)
BAB IV.pdf - Published Version

Download (188kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (516kB) | Preview
[img] Text
full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Hak Asasi Manusia harus dilindungi dari pelanggaran oleh semua pihak, termasuk korporasi. United Nation Guiding Principles on Business and Humanright merupakan instrumen soft law hukum internasional sebagai salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia di sektor bisnis. sifat soft law dari instrumen ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (nonlegally binding) sehingga dalam implementasi hanya bersifat sukarela (voluntary).Agar instrumen ini efektif dan memiliki kekuatan hukum mengikat (legally binding), instrumen ini memerlukan pengadopsian kedalam sistem hukum nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan Negara penerima investasi (host country), Indonesia rentan terjadi pelanggaran HAM di sektor bisnis, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang berhubungan dengan operasional bisnis. untuk itu Indonesia sangat berkepentingan untuk mengadopsi instrumen ini ke dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi legislasi pengadopsian instrumen ini dapat dimasukkan kedalam produk hukum nasional baik itu dari level Undang-Undang sampai peraturan daerah, sehingga perlindungan Negara terhadap pelanggaran HAM berjalan efektif. Kata kunci : Hak Asasi Manusia, korporasi, bisnis, soft law

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Prof. H. Firman Hasan, SH.,LL.M
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 02 Aug 2018 10:57
Last Modified: 02 Aug 2018 10:57
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/37318

Actions (login required)

View Item View Item