Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada

Trimurti, - (2018) Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text Cover, abstrak.pdf Download (146kB) | Preview
	Text (BAB I) Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text (Skripsi Full) skripsi full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Status quo penyelesaian sengketa pemilu pada saat ini tersebar pada berbagai ranah peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun sayangnya terdapat berbagai kelemahan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilu kepala daerah ini juga banyak pelanggaran-pelanggaran seperti halnya dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tahun 2010 yang dilaksanakan di sebanyak 244 Daerah baik itu Provinsi dan Kabupaten/Kota ditemukan sebesar 1179 pelanggaran administrasi dan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah sebanyak 230 permohonan. Oleh karena itu dibutuhkan pembentukan peradilan khusus pemilu yang menangani permasalahan pelanggaran pemilu baik sengketa hasil pemilukada, maupun pelanggaran administrasi. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki dan menata ulang penegakan hukum pemilukada di masa mendatang. Hingga dapat memangkas waktu dan dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan terkait penyelesaian sengketa pemilukada di Indonesia dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada oleh peradilan yang ada saat ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan sejarah dan Pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian mengenengahkan bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada sebagaimana data tersebut semakin menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah pada saat ini masih jauh dari rasa keadilan karena penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran baik itu administratif, maupun sengketa hasil pemilukada. Lembaga peradilan hadir untuk menangani pelanggaran-pelangaran Pemilu kepala daerah berdasarkan kesadaran bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas negara hukum dan demokrasi tanpa melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme dan sistem Pemilu Kepala Daerah tersebut. Dalam konteks pemilukada sebagai sebuah pelaksanaan negara hukum, maka seluruh pelaksanaan pemilukada harus dimaknai juga sebagai bagian dari penguatan sebuah sistem hukum. Namun yang menjadi kendala hingga saat ini adalah Pemilu Kepala Daerah yang hampir selalu bermasalah tidak diimbangi dengan lembaga peradilan yang dapat secera efektif menyelesaikan segala permasalahan, dikarenakan lembaga peradilan yang ditugaskan dalam undang-undang untuk menyelesaikan persoalan Pemilu Kepala Daerah adalah lembaga peradilan biasa bukan lembaga peradilan khusus. Sehingga penyelesaian pelanggaran berlarut-larut dan kepastian hukum tidak terjamin. Sehingga pelaksanaan Pemilu kepala daerah masih sulit dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Actions (login required)

View Item