PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT

Tania, Shakila (2018) PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (544kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (262kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (463kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) skripsi tania.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini manusia khususnya wanita sudah tidak asing lagi dengan istilah kosmetik. Kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi wanita, mulai dari remaja maupun dewasa. Bukan hanya wanita kaum adam pun sudah menjadikan kosmetik sebagai kebutuhannya. Kosmetik menjadi salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat, karena manfaatnya untuk merubah penampilan seseorang. Hal ini dijadikan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat kepada masyarakat dan dikenal sebagai kosmetik illegal. Padahal kegiatan tersebut melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dapat diancam dengan pidan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 milyar. Peneilitian ini membahas peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM dan koordinasinya dengan Penyidik Polri serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui peran ppns dan penyidik polri sebgaia korwas serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana peredaran kosmetik illegal di sumatera barat. Metode penelitian yang penulis gunkan ialah yuridis sosiologis, dengan melakukan serangkaian wawancara dengan penyidik pegawai negeri sipil BPOM dan korwas POLDA sumatera barat. Kendala yang dihadapi penyidik selain keterbatasan anggota hal ini juga diperparah dengan berlakunya aturan mengenai jangka waktu penyerah spdp paling lama 7 hari, hal ini membuat ppns BPOM kewalahan dalam melakukan penyidikan. Agar ppns BPOM dapat bekerja lebih maksimal perlu ditambahnya anggota ppns BPOM atau dengan mengkaji ulang aturan tentang tenggang waktu penyerahan spdp tersebut serta korwas POLDA sumbar harus lebih sering melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas sdm ppns. Kata kunci : Penyidikan, PPNS BPOM, Korwas POLDA, Kosmetik Ilegal.

Actions (login required)

View Item