PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOPERASI SERBA USAHA RIMBA LESTARI SEJAHTERA DI PASAMAN BARAT

Dewi, Nofita (2018) PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOPERASI SERBA USAHA RIMBA LESTARI SEJAHTERA DI PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB 1.pdf - Published Version Download (387kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (272kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, telah sepakat dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut diatur lebih rinci dalam akta perjanjian Nomor : 522/89/SPK/DIN.HUT-KSU.RLS-VIII/2016. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata tersebut, biaya yang timbul akibat dibangunnya berbagai fasilitas dibebankan kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat, sedangkan biaya operasional hutan kota dan taman satwa dibebankan kepada Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera. Namun Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat (2) Apa Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa di Pasaman Barat (3) Apa saja kendala dan penyelesaian dalam pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yang menekankan pada kenyataan di lapangan yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pengelolaan objek wisata dilakukan dengan tahap penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, budidaya pembibitan.(2) Tugas pokok Pemerintah Daerah membangun fasilitas, memberikan pekerjaan kepada pihak pengelola dan kewenangannya adalah menyerahkan pengelolaan kepada Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, melakukan pembinaan dan pengawasan, dan memungut retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).(3) Kendala dalam pengelolaan objek wisata yaitu disebabkan faktor internal dan eksternal. Penyelesaian atau solusi dari kendala tersebut Pemerintah Daerah harus menambah sarana dan prasarana atau fasilitas objek wisata. (Kata Kunci : Perjanjian, Pengelolaan, Objek Wisata)

Actions (login required)

View Item