STATUS KEUANGAN NEGARA DALAM PERMODALAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMENUHI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Baruga, Ermond (2015) STATUS KEUANGAN NEGARA DALAM PERMODALAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMENUHI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (393kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (41kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (45kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan terdapatnya keuangan negara dalam Persero, maka Persero menjadi bagian dalam pengaturan terkait tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengaturan mengenai korupsi dengan unsur merugikan keuangan negara. Penjelasan umum undang-undang a quo menyatakan bahwa keuangan negara meliputi juga keuangan BUMN/BUMD. Pengaturan ini menyebabkan rentannya setiap kebijakan bisnis yang menghasilkan kerugian bagi Persero dipidanakan dengan tuduhan merugikan keuangan negara. Penelitian yang bersifat yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keilmuan, keuangan negara yang telah dipisahkan kepada suatu badan hukum haruslah menjadi keuangan badan hukum itu sendiri sebagai separate legal entity. Implikasi dari pengaturan sekarang dapat dilihat pada pengusutan kasus korupsi yang dialami Dirut-Dirut Persero yang dinilai masih lemah dari sisi gelar perkara dan tidak bisa membedakan kerugian akibat risiko bisnis atau kesengajaan untuk merugikan negara. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini berupa perombakan ulang seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara dan melepaskan keuangan BUMN dari rezim keuangan negara lalu secara konsisten menerapkan pengaturan tindak pidana korupsi di sektor swasta berdasarkan pengaturan United Nation Convention Against Corruption. Disamping itu, meningkatkan kemampuan penyelidik dan penyidik yang berfungsi melakukan pengusutan pada tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item