PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL PIJAT KOTA PADANG

Moneyca waka, utama (2017) PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL PIJAT KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (381kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (88kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (89kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pelayanan Kesehatan Tradisional Pijat merupakan salah satu pengobatan tradisional yang keterampilannya di dapat secara turun-temurun. Keberadaan pelayanan kesehatan tradisional pijat dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Daerah Sumatera Barat Khususnya kota Padang banyak terdapat pelayanan kesehatan tradisional yang berani melakukan tindakan medis diluar kewenangannya sebagai penyehat tradisional. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengawasan pelayanan kesehatan tradisional pijat di Kota Padang apakah sudah sesuai dengan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional serta Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pengawasan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian digunakan adalah yuridis sosiologis. Data-data yang digunakan dalam penulisan diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengawasan pelayanan kesehatan tradisional pijat di Kota Padang berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pemerintah melarang pelayanan kesehatan tradisional yang melakukan praktek diluar izin yang diberikan. Banyaknya pelaku usaha melakukan praktek diluar izin tersebut diperlukan pengawasan dari Pemerintah Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang agar sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan. Serta upaya pemerintah dalam mengatasi kendala internal dan kendala eksternal belum efektif sehingga membuat pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional pijat semakin merugikan berbagai pihak terutama pasien yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan tradisional pijat.

Actions (login required)

View Item