PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PEMBANGUNAN SHELTER SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA

Geno, Rilfa Ramadhan (2018) PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PEMBANGUNAN SHELTER SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (252kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (479kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (436kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Negara Indonesia saat ini tercatat dengan daerah yang rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana, agar hak konstitusi rakyat Indonesia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dari bencana. Sesuai isi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Untuk itu pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya bencana dengan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana, sedangkan yang bertanggungjawab di Pemerintah kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kota Padang upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, salah satunya membangun struktur bangunan tahan gempa seperti Shelter. Adapun masalah yang diuji penulis adalah Peran Pemerintah dalam Pembangunan Shelter sebagai Upaya Penanggulangan Tsunami. Adapun tujuan tulisan ini adalah, Untuk mengetahui peran Pemerintah kota padang dalam pembangunan Shelter dan mengetahui kosekuensi hukum dan solusinya atas pembangunan shelter yang tidak memenuhi persyaratan hukum berlaku. Di Kota Padang bangunan shelter terletak di 74 lokasi zona merah terdampak tsunami. Terjadi bencana gempa dan tsunami. tidak semua shelter layak dijadikan tempat pengungsian apabila terjadi bencana gempa dan tsunami. Disebut tidak layak karena sarana dan prasarana belum memadai, termasuk faktor penunjang lainnya, seperti akses jalan menuju shelter, kapasitas shelter, serta daya tahan bangunan terhadap gempa. Hal tersebut jelas akan berdampak terhadap masyarakat apabila bencana itu terjadi, dan terlihat tidak adanya upaya maksimal pemerintah untuk meminimalisir risiko korban jiwa. Seharusnya adanya kordinasi yang jelas antar dinas yang melakukan pemeliharaan aset. sehingga dapat memastikan pemeliharaan yang dilakukan terhadap aset sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dan swasta dan masyarakat untuk bersama sama dalam upaya penanggulangan resiko bencana tsunami, Dilakukannya revisi Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Panggulangan bencana, berkaitan tentang penanggulangan bencana secara spesifik, sebelum dan sesudah bencana itu terjadi khususnya tsunami yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas penyelamatan diri (shelter), juga memberikan Insentif dan Disentif dalam penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami di Kota Padang serta diharapkan pemerintah mempercepat dan konsisten dalam merealisasikan mengevaluasi kelayakan bangunan potensial shelter yang ada di kota padang.rencana.

Actions (login required)

View Item