PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADANPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 69/PDT.SUS-BPSK/2014/PN.PDG)”

Triardani Rivia, Ananda (2018) PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADANPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 69/PDT.SUS-BPSK/2014/PN.PDG)”. Diploma thesis, Universias Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (234kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (348kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
	Text (Skripsi FUll Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun ada kalanya terhadap putusan arbitrase ini dapat diajukan keberatan yang mana alasannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah a) Apakah dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan putusan arbitrase pada perkara Nomor 100/P3K/XI/2013. b) Apakah dasar pertimbangan pembatalan putusan arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. c) Apakah akibat hukum pembatalan putusan arbitrase BPSK terhadap para pihak yang bersengketa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Adanya klausula baku dalam perjanjian yang berupa surat pengakuan hutang yang bersifat sepihak dan melanggar azas keadilan, kemudian pihak Bank dalam menentukan pembukuan atas uang sejumlah Rp 20.000.000,- tersebut sebagai barang titipan untuk melunasi hutang hanya secara sebelah pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak nasabah/konsumen, tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. b) BPSK memutus sengketa terkait perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan hal itu jelas bukanlah kewenangan BPSK, oleh karena itu putusan BPSK tersebut haruslah dibatalkan, dalam memutus perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. c) Para pihak terikat pada putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 69/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.Pdg yang membatalkan putusan arbitrase BPSK Nomor 023/BPSK-PD/PTS/A/VI/2014. Kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak adanya upaya hukum lanjutan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan oleh karena itu putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan segala ketetapan yang telah diputuskan oleh badan peradilan.

Actions (login required)

View Item