TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Ira, Asiska (2018) TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan abstrak) Cover dan abstrak pdf.pdf - Published Version Download (416kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) bab 1 pdf.pdf - Published Version Download (465kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Penutup) Bab akhir pdf.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka pdf.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
	Text (Sripsi Full Text) tugas akhir utuh pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tinjauan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ira Asiska, 1620123015 Mahasiswa Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas ABSTRAK Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1)Apa dasar hukum lelang barang hasil sitaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi?, 2)Bagaimana pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?, dan 3) Apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pelelangan barang tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?, Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan, teori kepastian hukum, dan teori kewenangan. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis-normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitan hukum yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukumnya. Hasil Pelelangan benda yang dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagaian dari barang sitaan yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan benda tersebut. Benda hasil sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk benda yang cepat rusak atau membahayakan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau dimusnahkan. Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Barang Sitaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Legal Review of Implementation of Auctions of Seized Goods on the Result of Corruption by Corruption Eradication Commission Ira Asiska, 1620123015 Students Prodi Kenotariatan Faculty of Law University of Andalas ABSTRACT Based on Article 18 paragraph (2) of Law Number 31 Year 1999 juncto Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption, it is stated that: "If the convicted person does not pay the replacement money as referred to in paragraph (1) letter b in the longest time 1 (one) month after the decision of the court that has obtained permanent legal force, then the property may be seized by the prosecutor and auctioned off to cover the replacement money ". The problems in this thesis are: 1) What is the legal basis for auction of goods for the confiscation of corruption in the Corruption Eradication Commission ?, 2) How is the auction of confiscated goods resulted from the criminal act of corruption seized by the Corruption Eradication Commission ?, and 3) What are the constraints and obstacles in the implementation of the auction of goods and how efforts to overcome them ?, The method of approach taken in this study is the normative juridical. The theory used is the theory of supervision, the theory of legal certainty, and the theory of authority. The research approach is conducted by juridical-normative that is research which aims to examine the principles of law, legal system, legal synchronization, legal history and comparative law. Research law that aims to reveal the truth systematically, methodologically, and consistently. Through the process of research is held analysis and construction of data that has been collected and processed. The development of corruption both from the side of quantity and quality side today can be said that corruption in Indonesia is no longer an ordinary crime, but it is an extraordinary crime. State losses due to corruption are still not covered and public unrest is still high against law enforcement. The result of the auction of objects conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the form of money shall be used as evidence for the sake of proof as much as possible disishkan part of the confiscated goods that can be quickly damaged or that endanger the object. Confiscated items that are prohibited or forbidden to be circulated, not including things that are quickly damaged or harmful, are seized for use in the interest of the State or destroyed. Keywords: Execution Auction, Concealed Goods, Corruption Eradication Commission,

Actions (login required)

View Item