KEWENANGAN PEJABAT LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1250 K/PID/2016)

Anneke, Wellya Zoriko (2018) KEWENANGAN PEJABAT LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1250 K/PID/2016). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) 1. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Bab I (pendahuluan)) 2. Bab I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (383kB) | Preview
Preview	Text (Bab akhir (penutup/kesimpulan)) 3. Bab Akhir (Penutup).pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (341kB) | Preview
	Text (Tesis full text) 5. Karya Ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pejabat lelang memiliki peranan yang penting dalam proses pelelangan, sehingga perlu diketahui dengan jelas mengenai kewenangan pejabat lelang terhadap pelaksanaan lelang yang akan bermanfaat bagi kelancaran proses lelang demi menghindari maupun mengurangi sengketa yang bisa terjadi sebelum dan setelah lelang dilaksanakan. Banyaknya kemungkinan permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan lelang mengakibatkan perlunya diterapkan perlindungan hukum bagi pelaksana lelang yaitu pejabat lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a). Pelaksanaan wewenang pejabat lelang dalam kasus lelang eksekusi vila Kozy ditinjau dari peraturan lelang. b). Analisis hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 terhadap permohonan kasasi atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan surat oleh pejabat lelang ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengkaji isi putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a). Terdakwa selaku pejabat lelang kelas I telah menjalankan kewenangannya mulai dari pra lelang sampai dengan lelang selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 s/d 14 PMK. No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang dipertegas melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. b). Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 adalah dengan melihat isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (inkracht). Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung, kewenangan pejabat lelang, lelang.

Actions (login required)

View Item