Pelaksanaan Penenggelaman Kapal dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan Oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi di Wilayah Hukum Pangkalan Utama TNI AL 1 A Belawan)

Hasnul, Tri Syura (2018) Pelaksanaan Penenggelaman Kapal dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan Oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi di Wilayah Hukum Pangkalan Utama TNI AL 1 A Belawan). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover+Abstrak.pdf - Published Version Download (291kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Isi BAB I.pdf - Published Version Download (420kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Isi BAB IV.pdf - Published Version Download (107kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (302kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Full Text-min.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (604kB)

Abstract

PELAKSANAAN PENENGGELAMAN KAPAL DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN OLEH PENYIDIK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (TNI AL) (Studi di Wilayah Hukum Pangkalan Utama TNI AL 1 A Belawan) (Hasnul Tri Syura, 1410112090, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 Halaman, Tahun 2018) ABSTRAK Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah dengan produksi perikanan tangkap yang mencapai 6.351.480 Ton/Tahun. Namun pengelolaan belum maksimal sehingga banyak terjadi tindak pidana dibidang perikanan, dengan, pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan menginstruksikan untuk melakukan penengglaman/pemusnahan kapal dengan mengacu pada Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan. Untuk itu permaslahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemusnahan/penenggelaman kapal dimiliki oleh pelaku dalam tindak pidana di bidang perikanan? (2)Bagaimana bentuk kordinasi penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan penyidik PNS Perikanan dan penyidik Polri terkait tindak pidana di bidang perikanan? (3) Apa kendala penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis dengan penelitian deskriptif analisitis. Adapun hasil penelitian mengenai Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut bahwa dalam penenggalam/pemusnahan kapal dalam tiga tahap yakni (a)Penenggalaman/pemusnahan kapal oleh kapal pengawas perikanan mengacu pada Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dimana penenggalaman/pemusnahan kapal harus memenuhi syarat subjektif maupun objektif (b) dalam tahap penyidikan penenggalaman/pemusnahan kapal harus mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat (c) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pelaksanan penenggalaman kapal pada tahap penyidikan dan putusan pengadilan dengan cara memasang peledak di badan kapal dan dibawa ke lokasi penenggalaman, kemudian rombongan menuju ke lokasi penenggelaman. Dengan banyak instasnsi penegakan hukum pelaku tindak pidana di bidang perikanan dibentuklah form Kordinasi di tingkat Pusat maupun daerah, untuk Forum Kordinasi di tingkat Daerah mengacu pada Keptusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/543/KPTS/2016 Tentang Forum Koordinasi Penanganan TIndak Pidana di Bidang Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Kendala kendala yang dihadapi oleh Penyidik TNI AL adalah kendala yang bersifat non teknis yakni (a) kurangnya sarana dan prasarana. (b) kurangnya Dana Alokasi Khusus dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan Kata Kunci : Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Penegakkan Hukum , TNI AL

Actions (login required)

View Item