Helyadi, Lisa Primasia (2018) UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI NON PENAL OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK PADANG UTARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
1. Cover & abstrak.pdf - Published Version Download (49kB) | Preview |
|
|
Text (Pendahuluan)
2. Bab 1 (Pendahuluan) .pdf - Published Version Download (245kB) | Preview |
|
|
Text (Penutup)
PENUTUP.pdf - Published Version Download (56kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (45kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (474kB) |
Abstract
Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seiring dengan perkembangan zaman, anak mulai sulit mendapatkan hak yang ia miliki. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai korban Eksploitasi di Polresta Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang dan apa saja kendala perlindungan hukum dalam tahap penyidikan anak sebagai korban eksploitasi di polresta padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum yang mana dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi masih belum maksimal. Hal senada juga diperkuat melalui Undang-Undang Republik indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teori yang dipakai dalam skripsi iniyaitu teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum.Proses dan mekanisme penyeleseian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tahap) sebagai berikut 1) tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan 2) tahap penuntutan 3) tahap pemeriksaan di sidang pengadilan 4.) Tahap eksekusi Terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Kurang koorperatifnya korban saat melakukan penyidikan yang merasa mereka tidak menjadi korban eksploitasi. Kata kunci: Penegakan Hukum, Non Penal, Anak Berkonflik dengan Hukum.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Efren Nova, S.H., M.H. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 27 Jul 2018 16:24 |
Last Modified: | 27 Jul 2018 16:24 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/36892 |
Actions (login required)
View Item |