PEMBERIAN IZIN USAHA BATAKO DI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Sintia Gresi, Qutmi (2018) PEMBERIAN IZIN USAHA BATAKO DI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (296kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (355kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (260kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Tetx) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, termasuk untuk mengatur dan mengawasi masalah perizinan usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Pasaman Barat, pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Akibat yang ditimbulkan dari kegitan usaha tersebut diperlukannya pengaturan mengenai perizinan agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan disekitar tempat usaha/kegiatan batako. Dalam peraturan mengenai izin usaha tersebut masih banyaknya kegiatan usaha batako di daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memiliki izin usaha, tercatat pada badan Penanaman Modal Pasaman Barat setidaknya 28 Usaha Batako tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin usaha batako di Kabupaten Pasaman Barat ? (2) Kendala – kendala yang terdapat dalam pemberian izin usaha batako di Kabupaten Pasaman Barat ?. Metode yang digunakan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap Pemerintah Daerah Pasaman Barat dan Pelaku usaha. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemberian izin usaha batako di Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku namun dalam pengawasannya masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Hal ini karena kurangnya pengawasan serta sanksi yang tegas oleh pemerintah terkait penertiban usaha batako yang ilegal yang masih berkembang sampai saat sekarang ini. Dengan demikian, agar tercapainya tujuan bersama diharapkan pemerintah dapat menegakkan peraturan dengan tegas dan sesuai dengan ketentuan yang ada serta dapat memberikan bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam memperlancarkan kegiatan usahanya (batako) seperti administrasi, transportasi sarana dan prasarana yang dirasa perlu dan sebagainya. Kata Kunci :Kebijakan Pemerintah, Izin Gangguan.

Actions (login required)

View Item