PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG

Kursan, Bambang Trisiswoyo (2018) PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover Abstrak) Cover Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB-I.pdf - Published Version Download (517kB) | Preview
Preview	Text (BAB 4) BAB-IV.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Kepustakaan) DAFTAR KEPUSTAKAAN New.pdf - Published Version Download (216kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Narapidana wanita bukan lah hama atau sampah masyarakat, narapidana wanita merupakan bagian dari masyarakat. Selaku manusia ia mempunyai hak yang wajib di junjung tinggi oleh hukum dan pemerintah, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penyusun ingin meneliti tentang pelaksanaan hak-hak narapidana wanita untuk mencari perlindungan hukum meskipun berstatus sebagai narapidana, mereka berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Serta kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan hak-hak narapidana wanita. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif tentang pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik, seperti tidak adanya bangunan permanen, belum adanya tempat beribadah semisal mushalla, perawatan jasmani yang kurang baik, layanan kesehatan yang tidak memadai, tidak adanya air bersih, pengajaran yang masih kurang, latihan kerja yang tidak didukung oleh sarana, menyampaikan keluhan, mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Hal ini bisa dilihat dengan masih adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan yang diberikan dari pusat, terbatasnya sumber daya manusia untuk dapat menjalankan program pembinaan narapidana wanita dengan baik, dan kurangnya anggaran untuk operasional pembinaan narapidana dan latihan kerja bagi narapidana. Disarankan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menyelesaikan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, mengkaji ulang anggaran lembaga pemasyarakatan dan melakukan penambahan, seperti fasilitas untuk beribadah, poliklinik dan fasilitas lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Serta melakukan monitoring evaluasi untuk mengetahui kondisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. (Kata Kunci : Narapidana Wanita,Hak-Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.)

Actions (login required)

View Item