KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Risnaldi, Ibrahim (2017) KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN. Masters thesis, Universitas Andalas.

[img] Text (abstraK)
combinepdf.pdf - Published Version

Download (323kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (126kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V Penutup.pdf - Published Version

Download (65kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Putaka,.pdf - Published Version

Download (134kB)
[img] Text (Skripsi full text)
Tugas Akhir Ilmiah Utuh.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAH KONKUREN RISNALDI 1121211062 ABSTRAK Posisi DPRD di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peran ganda yaitu sebagai legislatif dan eksekutif daerah. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam menjalankan pemerintahan, setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dibantu oleh ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota. Hal ini juga berlaku pada cabang kekuasan legislatif yang ada di daerah yang terdapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah? 2) Bagaimana kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren? 3) Bagaimana fungsi DPRD sebgai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normative), dengan menggunakan metode pendekatan: (Statute Approach). Jenis data yang dipergunakan adalah data primer (bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (data yang berasal dari penelitian kepustakaan), Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD sebagai lembaga legisltif dilemahkan Pemerintah Pusat bahkan dibuat menjadi ambigu yaitu sebagai legislatif dan eksekutif di daerah 2). Dalam kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintah konkuren DPRD tidak memiliki banyak kewenangan karena Pemerintah Pusat selalu mengontrol dan mengawasi sehingga DPRD tidak mempunyai kewenangan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi. 3) Dalam pelaksanaan fungsi DPRD tidak dapat optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pemerintahan konkuren karena DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi terkait hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD hanya melakukan pembahasan dan menyetujui RAPBD untuk menjadi APBD dan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Pemerintah pusat membatasi DPRD hanya pengawasan bentuk politis sehingga DPRD tidak lebih aktif dalam menjalankan fungsi tersebut. Kata Kunci: DPRD, Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Konkuren

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Prof. Dr. H. Yaswirman, MA
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Pascasarjana (Tesis)
Depositing User: s2 ilmu hukum
Date Deposited: 26 Jul 2018 12:44
Last Modified: 26 Jul 2018 12:44
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/36545

Actions (login required)

View Item View Item