TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Miszuarty, Miszuarty (2018) TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMBARUAN HUKUM PIDANA. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover pdf.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I PDF.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB AKHIR PDF.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf Download (272kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS FULL PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus-kasus perkosaan khususnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, akhir-akhir ini menimbulkan reaksi ditengah-tengah masyarakat akibat tidak puasnya masyarakat dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban, dapat menuntut kerugian/ganti rugi atau restitusi terhadap terpidana. Permasalah penelitian adalah Bagaimanakah pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 ? Bagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengakomodasi hak anak yang menjadi korban tindak pidana? Bagaimana putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum mengenai pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana pada masa mendatang (ius constituendum)? Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tata cara pengajuan restitusi dan tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya, namun masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dalam peraturan pemerintah ini yakni mengenai pidana pengganti, sekiranya sipelaku/terdakwa/terpidana ingkar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan restitusi. Serta diharapkan kedepannya putusan hakim terhadap pemberian restitusi ini dapat berupa pidana tambahan di dalam amar putusannya di samping pidana pokoknya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban, Tindak Pidana, Pembaruan Hukum Pidana THE JURIDICAL REVIEW OF GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 43 YEAR 2017 ON IMPLEMENTATION RESTITUTION FOR CHILDREN WHO BECOME VICTIMS OF CRIME AS THE FORM OF CRIMINAL LAW UPDATES (Miszuarty, 1620112012, Graduate Program Faculty of Law, Andalas University, 2018) ABSTRACT One of the concerned issues to governments, experts and society are cases of rape especially the criminal act of rape conducted by adults to minors, recently cause reaction in the society due to dissatisfaction of society with the penalty imposed on the perpetrator, based on legal science then the parties victim, may claim damages / redress or restitution to the convicted person. The research problem is how the regulation of restitution for children victims of criminal acts under Government Regulation No. 43 Year 2017 goes? How the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017 on the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime has accommodated the rights of child victims of crime? How the judge's decision able to provide legal certainty regarding the granting of restitution to child victims of crime in the future (ius constituendum)? Problem approach method used here is a normative juridical that is the law's approach to the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 43 Year 2017. The results showed that the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 43 Year 2017 has provided detailed arrangements about the procedure for the submission of restitution and the procedure of giving restitution for the child become a victim of a crime or an heir, but there are still shortcomings which needs to be refined in this government regulation that is about the criminal substitute, if the perpetrator/defendant/ convicted person disobey the verdict a court that has permanent legal force regarding the exercise of restitution. And expected future by judge's decision for exercise of restitution can be additional criminal in the amar verdict besides principal punishment that is form imprisonment and penalty of fine. Key Words:Restitution, Children, Victim, Crim, The Form of Criminal Law Updates

Actions (login required)

View Item