PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DALAM REZIM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

DAVIT, RAHMADAN (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DALAM REZIM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (909kB) | Preview
Preview	Text (BAB V PENUTUP) BAB V penutup.pdf - Published Version Download (150kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (354kB) | Preview
	Text (disertasi full text) Disertasi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DALAM REZIM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Davit Rahmadan, 1330112004, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas ABSTRAK Penegakan hukum praktek pencucian uang (money laundering) bukanlah sesuatu fenomena yang baru dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya dan selalu hadir dalam bentuk yang mutakhir. Sudah sangat lama diindikasikan bahwa masalah praktek pencucian uang merupakan sebuah problem marjinal. Ramainya masalah perdagangan obat-obatan terlarang (psikotropika) dan pasokan senjata illegal menjadikannya bagian yang penting dalam kegiatan/bisnis tindak kriminal. Hasil - hasil kejahatan, umumnya dalam bentuk uang tunai (cash) harus dihilangkan asal- usulnya (dicuci) untuk digunakan dalam kegiatan investasi. Pencucian uang ini melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit/complicated seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi “bersih” dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;1) Bagaimana pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku? 2) Bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih memiliki permasalahan dalam praktiknya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah Deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hal-hal sebagai berikut; Pertama, Tindak pidana asal (predicate crime) adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika (drug distribution), dari hasil peredaran/penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana penjualan narkotika dimaksud (criminal proceeds), yang kemudian “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah dirty money, kemudian menjadi clean money. Kedua, Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil). Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Pemidanaan. ANTI -MONEY LAUNDERING LEGAL ENFORCEMENT IN INDONESIA Davit Rahmadan, 1330112004, Post Graduate Program of Law, Faculty of Law Andalas University ABSTRACT Enforcement of anti-money laundering legislation is not a new phenomenon in the world of crime. For many years, the criminals have tried to obscure their activity and always take advantage of the latest form. It has been long indicated that money laundering is a marginal problem. The existence of extensive psychotropic drug trafficking and illegal weapons trade make it an important part of criminal activity. The proceeds of crime, generally in the form of cash, must be removed from the origin (laundered) to be used in investment activities. This money laundering involves a series of very complicated financial operations such as storage, retrieval, inter-bank transfers and so on, with the ultimate goal of criminal proceeds being "clean" and able to be used for legal business activities. The formulations of the problem in this research are: 1) how is the punishment provided for in law No 8, 2010 on prevention and eradication of money laundering related to personal criminal responsibility ;2) how is the implementation of law enforcement of law No 8, 2010 concerning prevention and eradication of money laundering crime, are there problems in practice? This research used a juridical normative method. The type of the research is descriptive. Source of data is primary data supported by secondary data. The research results show the following matters; first, the original criminal act (predicate crime) is the forerunner to the crime of money laundering. For example, in narcotic drug trafficking, the proceeds of narcotics will be obtained money or assets as a result of the criminal proceeds, which is then "laundered" in a financial transaction or invested in a legal business. So, the money from the proceeds of criminal narcotics which was originally dirty money becomes clean money. Secondly, the implementation of law enforcement of law No 8, 2010 concerning prevention and eradication of money laundering crimes still faces obstacles both in the case of substantive law (material law) and in the case of legal events (formal law). Keywords: Law Enforcement, Money Laundering, Criminalization.

Actions (login required)

View Item