PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP IDEA PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK DI PILKADA KOTA PAYAKUMBUH 2017

Rory, Gusti Putra Lesmana (2018) PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP IDEA PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK DI PILKADA KOTA PAYAKUMBUH 2017. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrack) cover abstrak.pdf - Published Version Download (221kB) | Preview
Preview	Text (bab1) BAB 1.pdf - Published Version Download (326kB) | Preview
Preview	Text (bab 6) BAB 6.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
	Text (skripsi full) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu dijalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Asas tersebut merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Namun di Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017 Dugaan pelanggaran terkait penetapan calon Walikota Payakumbuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Atas Nama H.Wendra Yunaldi, SH, MH, karena tidak ada tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP). Kemudian pelanggaran juga terjadi di Panwas Pemilu Kota Payakumbuh yang mana tidak terbukanya latar belakang dari ketua Panwas Pemilu Kota Payakumbuh mempunyai suami yang terlibat dalam anggota dan pengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh. Pelanggaran Kode Etik Penelitian ini menggunakan Konsep IDEA (Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance). peneliti memfokuskan pada 4 asas yaitu independen, imparsialitas, integritas dan profesionalisme. menggunakan Penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif, lokasi penelitian di KPUD dan Panwaslu Kota Payakumbuh, dengan menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hetta Manbayau sebagai ketua KPU Kota Payakumbuh di nilai oleh DKPP tidak berintegritas dan profesionalisme dalam bertindak dan menjalankan aturan sehingga DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua kepada Hetta Manbayu selaku ketua KPU Kota Payakumbuh. Kemudian pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh ketua Panwaslu Kota Payakumbuh. Media Febriani selaku ketua Panwaslu tidak mempublikasikan mempunyai suami yang terlibat dalam anggota dan Pengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh. DKPP menilai secara etik sebagai anggota penyelenggara pemilu dituntut mengumumkana danya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. dan DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua kepada pengadu atas nama Media Febrina selaku ketua Panwas Kota Payakumbuh Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Pemilu, KPU, Panwaslu.

Actions (login required)

View Item