TATA KELOLA PEMILU DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS (Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman)

Ade, Rio Saputra (2018) TATA KELOLA PEMILU DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS (Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER dan ABSTRAK.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (482kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI Penutup) Bab VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (350kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Ilmiah Utuh) Tugas Akhir ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola pemilu (electoral governance) bagi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2015 yang masih belum maksimal. Hal ini terlihat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Pengambilan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti. Temuan dalam penelitian ini adalah masih tidak maksimalnya tata kelola pemilu (electoral governance) terhadap pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten padang pariaman pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Tata kelola pemilu terdiri dari 3 level yaitu rule making, rule aplication dan rule adjudication. Rule aplication merupakan level yang sering diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Ini terlihat dari tahapan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada pemilih penyandang disabilitas. Selain itu juga masih terdapat TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Hal ini berdampak kepada rendahnya jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serantak tahun 2015. Regulasi yang ada tidak sejalan dengan pelaksanaan teknisnya di lapangan. Padahal sudah ada regulasi yang mengatur tentang hak hak penyandang disabilitas dalam pemilu, seperti yang diituangkan dalam Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 2011 juga telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu serta dalam Peraturaan KPU Nomor 5 dan 10 Tahun 2015. Sebagai penyelenggara pemilu KPU harus serius mengelola dan mengakomodir sehingga mampu menjamin hak politik setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih tanpa terkecuali termasuk kepada pemilih yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental. Kata Kunci: Tata Kelola Pemilu, Penyandang Disabilitas, Penyelengara Pemilu ELECRORAL GOVERNANCE IN THE MEETING OF ELECTORAL RIGHTS OF DISABILITIES (Case of Election of Governor and Vice Governor of West Sumatera Province Year 2015 In Padang Pariaman District) By: Ade Rio Saputra (1620869015) (Supervised by: Dr. Jendrius, M.Si, and Drs. Bakaruddin Rosyidi, M.S) ABSTRACT This study examines the electoral governance of disabled voters in the 2015 unlimited elections. This can be seen in the election of Governor and Vice Governor of West Sumatera Province in 2015 in Padang Pariaman Regency. This research is a qualitative descriptive research using in-depth interview method, literature study and documentation study. Research subject taking is done by purposive sampling in accordance with criterion desired by researcher. The findings in this study are still not maximal electoral governance against the fulfillment of the rights of disability voters in Padang Pariaman regency in the election of Governor and Vice Governor of West Sumatra Province in 2015. Electoral governance consists of 3 levels of rule making, rule aplication and rule adjudication. Rule aplication is a level that is often ignored by the Electoral Management Body (EMB). This is evident from the socialization stage not implemented by the Padang Pariaman Regency Election Commission to the voters with disabilities. This has an impact on the low number of voters' participation in the 2015 election. The existing regulations are not in line with the technical implementation in the field. Whereas there are regulations regulating the rights of people with disabilities in the election, as stated in Law number 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 19 of 2011 has also guaranteed the right to vote for persons with disabilities in the General Election as well as in the Regulation of KPU Number 5 and 10 of 2015. As the Electoral Management Body (EMB), the KPU must seriously manage and accommodate so as to ensure the political rights of every citizen who has the right to vote without exception including to the voters who have physical or mental limitations. Keywords: Electoral Governance, Persons with Disabilities, Election Management Body

Actions (login required)

View Item