STEVALLEN, ARMINIUS (2015) TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKOTA PADANG KECAMATAN PADANG UTARA. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.
Text
201502241016th_stevallen arminius.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (996kB) |
Abstract
Penyelengaraan jasa laundry adalah jasa pencucian pakaian kotor sampai dengan kering dan siap pakai dalam arti pakaian yang semula dibawa ke jasa laundry dalam keadaan kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen pemakai jasa laundry pakaian sudah siap digunakan kembali sudah bersih dan rapi. Dalam pelaksanaan jasa laundry diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mempermudah konsumen dalam jasa pencucian pakaian dan menambah pendapatan daerah.Pada saat ini sangat berkembang pengusaha pengusaha jasa laundry yang menjadi sangat dibutuhkan oleh beberapa golongan masyarakat demi memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan rumah mereka oleh karena sangat diminati oleh beberapa golongan konsumen sangat membutuhkan jasa laundry yang fleksibel dan yang memberikan kenyamanan dan tanggung jawab serta jaminan ganti rugi apabila terjadi kesalahan produsen atau sipenyedia jasa. Semua ini merupakan pertanggung jawaban dari pelaku usaha jasa laundry dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam semua pekerjan pasti pernah mengalami kegagalan tidak semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan juga pasti ada persoalan yang dapat merugikan konsumen seperti kehilangan atau akibat kelalaian pihak produsen . Penelitian ini dilakukan di tempattempat jasa laundry dikota Padang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak konsumen sebagai pengguna jasa dan mengetahui bentuk-bentuk pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha tersebut serta mengetahui solusi yang diberikan pihak jasa laundry untuk menghindari terjadinya kerugian pada konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum yang berkaitan dengan pokok masalah dikaitkan dengan praktek dilapangan dan penelitian ini bersikap deskriptif data yang dgunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan apa hasil dari wawancara kepada penyedia jasa. Hail penelitian yang diperoleh dalam aturan yang ditetapkan penyedia jasa ganti rugi diberikan sesuai harga baju yang rusak atau dengan cara membebaskan pembayaran sebanyak 10 x pencucian
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Mr Vebi Dwi Putra |
Date Deposited: | 28 Jan 2016 03:27 |
Last Modified: | 28 Jan 2016 03:27 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/353 |
Actions (login required)
View Item |