PENYELESAIAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS ATAS PENAHANAN SERTIPIKAT

Monalisa, Monalisa (2018) PENYELESAIAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS ATAS PENAHANAN SERTIPIKAT. S2 thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (88kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (492kB) | Preview
Preview	Text (BAB V PENUTUP) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (159kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA TESIS.pdf - Published Version Download (173kB) | Preview
	Text (TESIS LENGKAP) DRAFT TESIS engkap mona.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (857kB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran kode etik artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesinya yang dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota profesidan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas. Dalam pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris Indonesia, ada larangan etis bagi Notaris yaitu menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan. Salah satu contoh kasus Notaris HF dan EA yang melanggar ketentuan pasal tersebut, dalam hal ini Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: 1. Apakah penahanan sertipikat termasuk pelanggaran ?, 2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris atas penahanan sertipikat ?, 3. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atas penahanan sertipikat ?.Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian 1) Penahanan sertipikat termasuk pelanggaran, karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 8. Dalam hal ini Notaris sebelum membuatkan akta tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, dan tidak membuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum membuatkan Akta Jual Beli. Penyelesaian pelanggaran atas penahanan sertipikat diselesaikan dengan musyawarah. 3) penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris Indonesia.

Actions (login required)

View Item