Alberrio, Hadiguna (2018) PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GOR H.AGUS SALIM. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abtrak)
COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (261kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version Download (361kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
BAB IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan obyek retribusi yang digolongkan ke retribusi jasa usaha. Kajian ditekankan pada pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim Kota Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melihat norma hukum yang berlaku lalu menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pihak yang berwenang dalam mengelola retribusi terhadap pedagang di GOR H. Agus Salim adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 166/Perj./BPAD-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi terhadap beberapa pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim memiliki kendala. Realisasi besaran tarif yang harus dibayar oleh beberapa pedagang untuk berjualan di kawasan GOR H. Agus Salim tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya.Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data ialah wawancara dan studi dokumen.Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan tabulating dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penulisan ini penulis menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap aktifitas pungutan baik dari oknum petugas maupun oknum lainnya oleh pejabat yang berwenang maupun masyarakat, melaporkan jika mendapati adanya tindakan pungutan ilegal yang terjadi kepada pihak yang berwenang seperti Satpol PP yang merupakan bagian perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan meningkatkan rasa tanggungjawab kepada petugas pemungut retribusi saat melakukan pemungutan dengan menggunakan seragam dinas yang sudah disediakan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Syofiarti, S.H., M.Hum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 05 Jun 2018 15:14 |
Last Modified: | 05 Jun 2018 15:14 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/34793 |
Actions (login required)
View Item |