Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Andi, Rahman (2017) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (84kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (293kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (60kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
	Text (Tesis Full) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam pembentukan peraturan daerah terdapat proses pengharmonisasian yang merupakan penyelarasan substansi rancangan peraturan daerah dan teknik penyusunan peraturan daerah sehingga menjadi peraturan daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Untuk pelaksanaan pengharmonisasian ini, pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Penelitian ini meneliti bagaimana pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar baik pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan metode sosio-legal research. Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya dilakukan dengan mengacu kepada aspek pengharmonisasian, yaitu aspek konsepsi materi muatan rancangan peraturan daerah dan aspek teknik penyusunan rancangan peraturan daerah. Serta dalam pengharmonisasian pelibatan tenaga perancang peraturan perudang-undangan baru untuk sebagian rancangan peraturan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan rancangan peraturan daerah yang disusun secara konsepsi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan berbeda kualitas harmonisasi antara satu rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah lain. Kedepannya perlu disusun produk hukum daerah yang mengatur bagaimana proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah ini secara rinci sehingga tidak terjadi perbedaan proses pengharmonisasian antara satu rancangan peraturan daerah dengan rancangan peraturan daerah lainnya. Kata kunci: Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item