PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2014- 2019 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN MAKSIAT

Muhammad Miftahur, Rizky (2018) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2014- 2019 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN MAKSIAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (305kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (270kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Kota Pariaman dan DPRD Kota Pariaman telah membuat banyak Peraturan Daerah, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Dimana dalam hal ini DPRD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang telah dibuat untuk kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun hingga saat ini masih bisa ditemukan pelanggaran terhadap Perda tersebut, sebagai contoh masih banyak Orgen Tunggal yang masih melaksanakan acara melewati batas waktu yang ditentukan dan juga masih bisa ditemukan warnet yang buka melewati batas waktu yang telah diatur didalam Perda. Penelitian ini akan mencoba merumuskan beberapa rumusan antara lain mengenai Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan subjek penelitian anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 di Kota Pariaman terutama Komisi I belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti orgen tunggal dan warnet yang melebihi batas waktu yang ditentukan, selain itu DPRD memiliki hambatan baik itu kurangnnya inisiatif anggota DPRD melakukan pengawasan, kurangnya Sumber Daya dan anggaran, masih banyak warga yang belum tahu Perda tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan adanya kesadaran DPRD untuk melakukan pengawasan, memaksimalkan kinerja aparat penegak, memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan diharapkan masyarakat Kota Pariaman dapat menerima Peraturan Daerah yang telah dibuat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Kota Pariaman itu sendiri. Kata kunci : fungsi pengawasan, pengawasan DPRD, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013

Actions (login required)

View Item