PENGATURAN KAWASAN LINDUNG DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG

Fikri Alkadri, nelirda (2018) PENGATURAN KAWASAN LINDUNG DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (312kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (359kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (294kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ruang yang berada di suatu negara pada umumnya digunakan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salahsatu bentuk penguasaan negara adalah dengan melaksanakan penetapan kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.Sementara kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu penulis mengkaji mengenai; 1) Bagaimanakah pengaturan kawasan lindung dan pelaksanaannya di Kota Padang?, 2) Apa saja hambatan dalam peraturan pelaksanaan kawasan lindung di Kota Padang dan bagaimana penanggulangannya?. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersikap pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa Pengaturan kawasan lindung sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 telah di laksanakan di Kota Padang dalam wujud Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Dalam pelaksanaan kawasan lindung terdapat hambatan, yaitu kepemilikan hak atas tanah dimana hutan Kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berstatus hak milik dan hak ulayat masyarakat. Hambatan lain adalah tindakan oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membantu pelaku penebangan liar (illegal logging) dan juga hambatan dari sarna dan prasarana dalam penegakan peraturan. Kata kunci : Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya.

Actions (login required)

View Item