PENERTIBAN WANITA TUNA SUSILA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Putri, Kumala Bintang (2018) PENERTIBAN WANITA TUNA SUSILA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (298kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan mewujudkan pembangunan daerah menggunakan cara desentralisasi, yang dilaksanakan melalui asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, daerah memerlukan Satuan Polisi Pamong Praja. Perangkat ini bertugas membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial dan juga tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di Kota Solok, persoalan wanita tuna susila merupakan salah satu permasalahan sosial karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat disekitarnya. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban Wanita Tuna Susila oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat?. 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penertiban Wanita Tuna Susila oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bagaimana cara mengatasinya?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban wanita tuna susila di Kota Solok belum terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan adanya kebocoran informasi razia yang dilakukan oleh oknum Satpol PP, masih kurangnya tingkat kesadaran pemilik usaha Cafe dan Karaoke Keluarga untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya aparatur Satpol PP, kendaraan operasional yang minim, dana operasional yang belum mencapai standar, serta tindakan kurang tegas pemerintah terhadap Cafe yang tidak memiliki izin. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mencari dan memberi sanksi kepada oknum Satpol PP yang membocorkan informasi razia, memberikan kesadaran kepada pemilik usaha Cafe dan Karaoke Keluarga untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adanya pendidikan terhadap anggota Satpol PP dan Damkar ditujukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kegiatan operasional dan meningkatkan tanggung jawab personil Satpol PP. Serta adanya tindakan tegas yang berkelanjutan oleh pemerintah terhadap Cafe dan Karaoke Keluarga yang tidak memiliki izin usaha

Actions (login required)

View Item