KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Sumitra, Abdi Negara (2018) KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (219kB) | Preview
Preview	Text (BAb I) BAB I.pdf - Published Version Download (395kB) | Preview
Preview	Text (BAb IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (207kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah membawa perubahan besar bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Berdasarkan putusan tersebut, dua pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, terhadap ketentuan ambang batas, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut sebagai kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang (open legal policy). Ketentuan ambang batas tersebut dilembagakan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum. Terhadap ketentuan itu dilakukan pula judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang melahirkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional karena didesain untuk memperkuat sistem presidensial. Penelitian ini mengkaji, pertama bagaimana konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu serentak ? Kedua, bagaimana relevansi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan penguatan sistem presidensial dalam pemilu serentak ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak dikenal di dalam UUD 1945, sertatidakadarelevansiantara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dari hasil penelitian ini, pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden karena tidak sesuai dengan original intent UUD 1945 dan mengganti ambang batas pencalonan presiden dengan ambang batas pemilu atau ambang batas parlemen apabila ingin mendesain penguatan sistem pemerintahan presidensial melalui penerapan konsep ambang batas.

Actions (login required)

View Item