PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SOLOK

Utari, Handayani (0011) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SOLOK. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER ABSTRAK) COVER+abstrak.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (490kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (189kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat cepat dan meluas, Peredarannya tidak hanya di kota besar tetapi telah meluas hingga ke desa. Tidak hanya masyarakat sipil yang terlibat penyalahgunaan narkotika tetapi juga melibatkan oknum kepolisian sebagaimana yang terjadi di kota Solok Sumatera Barat. Untuk itu penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya yakni: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres kota Solok. 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres kota Solok. 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres kota Solok. Dalam penulisan tesis ini penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis (empiris), pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Kasi Propam Polres Kota Solok beserta jajarannya. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, studi dokumen yang diperoleh dari Polres Kota Solok. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok dilakukan secara terpisah dan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu sanksi pidana yang dilakukan di peradilan dan sanksi administratif. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok terdiri dari faktor eksternal yaitu Partisipasi masyarakat masih sangat minim, Partisipasi keluarga masih sangat minim dan faktor interrnal yaitu faktor psikologis, sering terjadi pergeseran personel, kekurangan personel di Polres Kota Solok dan terkhusus di bagian Divisi Propam, kekurangan dana, sarana prasarana dan tidak terlaksananya PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok yaitu pembinaan, pengawasan, inspeksi mendadak, tes urine, berbagai tindakan dan hukuman disiplin.

Actions (login required)

View Item