IMPLIKASI KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CUKAI DI WILAYAH HUKUM KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Irwandi, Syahputra (2018) IMPLIKASI KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CUKAI DI WILAYAH HUKUM KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2. BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (548kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (223kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (445kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PP. No. 47 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan PP No 41 Tahun 2017 menetapkan KPBPB Bintan meliputi sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Dengan menempatkan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang maka akan berpengaruh terhadap pengawasan teknis peredaran barang kena cukai yang peruntukannya untuk kawasan bebas. keterkaitan penegakan hukum tindak pidana cukai dengan Free Trade Zone dalam kasus peredaran barang kena cukai tanpa pita dan pelunasan cukai belum ada yang sampai proses peradilan. berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau; (2) Bagaimana implikasi kebijakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis. Sifat penelitian deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan; pertama, Penegakan hukum oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B dilakukan dalam dua bentuk yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) seperti pembinaan dan penyuluhan hukum, pengamatan oleh tim intelijen dan patroli sedangkan bersifat represif (penindakan) seperti melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan serta operasi pasar. setiap kasus belum ada di proses ke pengadilan karena para pelaku yang ditangkap masih dalam golongan kecil, fokus kinerja lebih kepada kepentingan pendapatan Negara (Fiskal) dan sanksi pidana bersifat Ultimum Remedium sehingga sanksi tindakan seperti penegahan dengan status barang dimusnahkan diterapkan terlebih dahulu. Penegakan hukum tindak pidana cukai belum berjalan sesuai sistem peradilan pidana sehingga penegakan hukum ini masih bersifat pengendalian untuk mengurangi peredaran. kedua, kebijakan Free Trade Zone Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai karena secara teknis akan sulit mengawasi peredaran BKC khusus kawasan bebas, sehingga berdampak terhadap sulitnya dilakukan penegakan hukum. Secara rinci faktor-faktor tersebut antara lain yaitu menempatkan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang sebagai Kawasan Bebas Bintan (Enclave), perbandingan kuota BKC dengan jumlah penduduk kawasan bebas dan relevansinya dengan kebutuhan wajar dan belum adanya pelabuhan khusus tempat pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas serta Pos Penjagaan khusus untuk mengawasi batas-batas zona kawasan bebas dengan daerah lain dalam pabean Kata Kunci : Kawasan Bebas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai

Actions (login required)

View Item