PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Fera, Mursalini (2018) PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (cover dan abstrak)
abstrak.pdf - Published Version

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (325kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (140kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
skripsi full text.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (Fera Mursalini.1410111145. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Pidana. 81 Halaman. Tahun 2018.) ABSTRAK Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan mempunyai peran yang sangat penting dalam terciptanya keadilan, artinya lembaga kejaksaan dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani setiap kasus tindak pidana, apapun bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Dalam skripsi ini, perumusan masalah yang dibahas adalah: a). Bagaimana pelaksanaan proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. b). Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. c). Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang dimulai dari dikirimnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik ke kejaksaan sampai dengan tahap penuntutan di persidangan oleh penuntut umum. b). Terdapat beberapa kendala yang ditemui penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, diantaranya: terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, pada tahap pemeriksaan saksi penuntut umum tidak dapat menghadirkan salah seorang saksi. c) Upaya yang dilakukan penuntut umum untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, yaitu dimulai dari Jaksa Penuntut Umum memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas kepada penyidik mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut, hingga mengenai pada tahap pemeriksaan saksi penuntut umum tidak dapat menghadirkan salah seorang saksi dimuka persidangan, penuntut umum melakukan upaya dengan membacakan keterangan saksi yang tertera di BAP saksi di persidangan. Kata Kunci: Penuntutan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Dr. H. A. Irzal Rias, SH., MH
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 14 May 2018 11:14
Last Modified: 14 May 2018 11:14
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/34206

Actions (login required)

View Item View Item