TATANIAGA SATWA LIAR BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DAN HUKUM DI INDONESIA

Melin, misdariza (2018) TATANIAGA SATWA LIAR BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DAN HUKUM DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
Preview	Text (BAb I) BAB I.pdf - Published Version Download (396kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (344kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar baik ekspor maupun impor telah menjurus kepada tingkat kerusakan seperti perdagangan dan penyelundupan satwa liar. International Union for Conversation of Nature and Natural Resources (IUCN) menganjurkan pembatasan perdagangan spesies langka dengan melahirkan sebuah perjanjian internasional yaitu, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Ada dua tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu 1) mengetahui persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan CITES dan hukum Indonesia, 2) mengetahui ancaman hukum pelanggaran izin menurut CITES dan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan pada penulisan ini adalah 1) persyaratan izin ekspor dan impor satwa liar menurut hukum Internasional setiap orang yang ingin mengekspor dan impor satwa harus memperoleh sertifikat ekspor dan impor. Untuk mendapatkan sertifikat ekspor dan impor tersebut harus melalui persyaratan yang telah ditetapkan di dalam CITES yaitu satwa yang terdaftar didalam Appendix 1 terdapat dalam pasal III, satwa yang terdaftar dalam Appendix II diatur dalam Pasal IV,satwa yang terdaftar pada Appendix III. Menurut hukum di indonesia diatur Keputusan Menteri Kehutanan No 447/kpts-II/2003 tentang tata cara dan prosedur perizinan, pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis jenis dilindungi atau jenis yang termasuk dalam appendix I CITES. Pengeksporan satwa dilakukan dalam sistem kuota, akan tetapi satwa yang terdaftar pada Appendix I tidak terdapat pada sistem kuota hanya terdapat dilakukan untuk pemanfaatan. Pihak yang berwenang dalam izin dan sertifikat ekspor tumbuhan dan satwa liar yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. 2) Ancaman hukum pelanggaran izin menurut cites dan hukum indonesia berupa pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan spesimen yang tidak sesuai ketentuan. Pemberian sanksi ditetapkan oleh negara anggota untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang-undang dan mendeteksi adanya pelanggaran dan tindakan ilegal yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan nasional.

Actions (login required)

View Item