PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Hasbi, Sonta Dwi Putra (2018) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (206kB) | Preview
Preview	Text (BAb I) BAB I.pdf - Published Version Download (299kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA .pdf - Published Version Download (257kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan terdapat dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pendaftaran tanah merupakan persoalan penting dalam UUPA karena merupakan awal dari proses lahirnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Pada Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran dan sertifikat atas tanah tersebut untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara yaitu secara sistematik (serentak) dan secara sporadik (berdasarkan permintaan). Pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran secara sporadik pada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tergolong rendah.Rekapitulasi data Tahun 2017, didapatkan bahwa jumlah tanah terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 11.747,279Ha dari 103.356Ha (7,8%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara serta hambatan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum studi hukum yuridis empiris dan data dikumpulkan dengan cara wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pendaftaran tanah di Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya sepertikurangnya anggaran pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat dan tata cara pendaftaran tanah, kesalahan data dalam melakukan pendaftaran tanah, biaya yang besar, serta anggapan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. Sehingga diharapkan pihak Kantor Pertanahan dapat melakukan sosialisasi terkait manfaat dan tata acara pendaftaran tanah serta memberikan informasi terkait program PTSL kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan kantor pertanahan lebih selektif dalam melakuan pengecekan ulang terhadap data yang diberikan oleh pemohon. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sporadik, Kabupaten Padang Pariaman

Actions (login required)

View Item