Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang

Fraternike, Octaria Rizal (2018) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) ABSTRAK&COVER.pdf - Published Version Download (581kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (154kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (58kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSIFULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi Barang dan Jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.Saat ini pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Salah satu yang menjadi objek dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pemberian jasa sewa kendaraan bermotor seperti yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Di Kota Padang usaha jasa sewa kendaraan bermotor ini terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan usaha tersebut sehubungan dengan itu peneliti melakukan penelitian Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) di Kota Padang, dengan permasalahan yaitu bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) di Kota Padang dan apa permasalahan yang ditemui dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) di Kota Padang.Untuk menyelesaikan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yaitu yuridis sosiologis, dengan data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) di Kota Padang dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagimana mestinya, Wajib Pajak masih merasa kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan Pembayaran/ Penyetoran PPnyang dilakukan oleh 4 (empat) perusahaan di kota Padang belum dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Serta ketentuan lebih lanjut oleh pemerintah mengenai angkutan darat yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai masih belum jelas.

Actions (login required)

View Item