PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMALSUAN AKTA SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUS DALAM PUTUSAN NOMOR:137/Pid.B/2016/PN.Pbr

WISMALENI, WISMALENI (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMALSUAN AKTA SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUS DALAM PUTUSAN NOMOR:137/Pid.B/2016/PN.Pbr. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK(1).pdf - Published Version Download (151kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (320kB) | Preview
Preview	Text (BAB V PENUTUP) BAB V.pdf - Published Version Download (78kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (789kB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMALSUAN AKTA SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUS PADA PUTUSAN NOMOR:137/Pid.B/2016/PN.PBR WISMALENI ABSTRAK Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum yang bertugas dan berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana diatur dalam undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya profesi notaris sangat rawan berhadapan dengan hukum Pidana dan bisa dijadikan tersangka hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.PBR. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah putusan hakim dalam perkara ini telah meberikan kepastian hukum dan keadilan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya?2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim menjadikan notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam putusan tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pembahasan: 1)Dalam putusan perkara nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PBR, tidaklah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi notaris karena jabatan notaris telah jelas diatur dalam UUJN yang merupakan payung hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang mana dalam UUJN tersebut jelas menegaskan bahwa notaris tidak dapat dituntut secara pidana, UUJN mengatur secara tegas tentang sanksi perdata, administrasi dan kode etik. 2)Yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan kepada terdakwa karena hakim menilai terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran tandatangan dalam akta tersebut, dan pelanggaran terhadap unsur-unsur pada pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa tentang pemalsuan akta autentik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Notaris, Kepastian hukum, dan Keadilan.

Actions (login required)

View Item