PENGATURAN ASURANSI BERBASIS INVESTASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DI INDONESIA

WETRIA, FAUZI (2018) PENGATURAN ASURANSI BERBASIS INVESTASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (absrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (216kB) | Preview
Preview	Text (bab I) BAB I..pdf - Published Version Download (497kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB VI.docx(BAB AKHIR).pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (247kB) | Preview
	Text (disertasi fulltext) disertasi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Konsep asuransi dalam perundang-undangan asuransi menyatakan bahwa asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko. Meskipun sudah lahir Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, ternyata undang –undang ini masih mengkonsepkan asuransi sebagai lembaga proteksi, namun di dalam praktiknya terjadi perubahan paradigma fungsi asuransi, tidak hanya sebagai lembaga transfer of risk tetapi juga sebagai lembaga investasi, yang menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak pemegang polis. Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi pengaturan asuransi berbasis investasi di Indonesia, menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia, serta mengidentifikasi keabsahan asuransi terkait investasi yang dilakukan perusahaan asuransi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : pertama, pengaturan asuransi dalam UUPerasuransian bersifatdual insurance system. UU Perasuransian yang mengatur dua sistem perasuransian namun pada dasarnya operasionalnya sama tanpa membedakan prinsip dan kelembagaan syariah. Asuransi berbasis investasi tidak ada disebut secara tegas dalam undang-undang perasuransian. Pengaturan asuransi berbasis investasi terdapat pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bukan secara khusus mengatur asuransi berbasis investasi. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis secara preventif hukum melindungi pemegang polis melalui pengaturan dalam Undang-Undangdan POJK. Penyelesaian sengketa asuransi berbasis investasi begitu banyak fasilitas yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini tidak memberikan kepastian hukum, karena hukum harus dapat menentukan secara tegas dan bersifat konkrit.Alasan validitasi POJK ini adalah karena hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yang diwujudkan dengan cara seperti yang ditentukan norma lainnya. Pasal 5 ayat 3 UU Perasuransian memberikan ruang gerak dalam rangka lahirnya berbagai jenis produk hybrid.Konsep Pengaturan asuransi berbasis investasi yang ideal ke depan adalah pengaturan asuransi berbasis investasi konvensional dalam satu peraturan perundang-undangan, dan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal yang perlu diatur diantaranya adalah pengesahan kontrak polis asuransi oleh OJK sebelum disetujui pihak pemegang polis, perlu digagas penyelesaian sengketa asuransi yang berkepastian hukum, kewajiban pencantuman klausula dalam polis bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui mekanisme penyelesaian non litigasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Perasuransian. Pengaturan asuransi berbasis investasi harus memenuhi prinsip kepastian hukum sehingga konsepnya menjadi jelas dan terang, dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus. Keyword : Asuransi, Investasi, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item