Perumusan Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman

Eriz, Mikel Leo (2018) Perumusan Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (151kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (403kB) | Preview
Preview	Text (Bab 5) BAB V.pdf - Published Version Download (552kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) SKRIPSIFULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (20MB)

Abstract

ABSTRAK Mikel Leo Eriz, 1110842001, Perumusan Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing oleh: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA dan Kusdarini, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 188 halaman dengan referensi 11 buku teori, 7 buku metode, 3 skripsi, 2 Peraturan Daerah, 1 Peraturan Bupati, 1 Peraturan Nagari, dan 8 website internet. Penyelenggaraan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah bentuk hiburan yang diadakan oleh masyarakat pada acara resepsi pernikahan dan acara keramaian lainnya yang sering berlangsung sampai dini hari dengan menampilkan artis orgen tunggal yang berpakaian tidak sopan, penonton yang meminum minuman keras, berjudi dan melakukan tindakan pelecehan seksual. Untuk mengatur orgen tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kemudian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Penertiban Orgen Tunggal yang juga mengatur agar nagari memiliki kebijakan penertiban orgen tunggal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penertiban orgen tunggal ditentang oleh beberapa pihak seperti pengusaha orgen tunggal dan tokoh masyarakat. Beberapa fenomena tersebut menyebabkan peneliti tertarik meneliti perumusan kebijakan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelititan kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang digunakan adalah perumusan kebijakan menurut Carl Patton dan David Savicky. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan waancara dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan sesuai model perumusan kebijakan menurut Patton-Savicky, tetapi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki landasan fakta yang kuat seperti jumlah usaha orgen tunggal dan frekuensi penyelenggaraan orgen tunggal serta juga tidak mempertimbangkan kerugian pengusaha orgen tunggal. Kebijakan ini belum diimplementasikan dengan maksimal karena masih ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa penyelenggaraan orgen tunggal tidak perlu ditertibkan. Kata kunci: Perumusan, Kebijakan, Orgen Tunggal ABSTRACT Mikel Leo Eriz, 1110842001, Policy Formulation of Orgen Tunggal Control in Padang Pariaman Regency, Public Administration Major, Faculty of Social and Political Science of Andalas University, Padang, 2018. Supervised of: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA and Kusdarini, S.IP, M.PA. This thesis is divided into 188 pages with 11 thery books, 7 method books, 3 thesis, 2 local regulations, a regent regulation, a nagari regulation, and 8 internet websites. The practice of orgen tunggal in Padang Pariaman Regency is an entertainment which held by community in marriage reception and other bustle agenda which often lasts until dawn by featuring artists who dressed unkindly, audience also drunk, gambling and did sexual insulting. To control orgen tunggal, The Government of Padang Pariaman has release a policy that is Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum changed to Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 Ketentraman dan Ketertiban Umum. Then The Government of Padang Pariaman released Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal which also order nagari government to have a policy about orgen tunggal control. In the implementation process, this policy get disagreement from some groups such as orgen tunggal owner and public figures. Some of these phenomena became reasons that made researcher interest to study about policy formulation of orgen tunggal control in Padang Pariaman Regency. In this study, researchers used a qualitative research method with descriptive design. The theory used is a theoretical model of policy formulation by Carl Patton dan David Savicky. The data used are primary data and secondary data were collected by interview and documentation, and analyzed using the method of Miles and Huberman interactive analysis. The results showed that policy formulation of orgen tunggal control in Padang Pariaman Regency already done accordance with Patton-Savicky formulation model, but The Government of Padang Pariaman has no fact base such as total amount of orgen tunggal groups and frequent of orgen tunggal practice and also does not consider the loss of orgen tunggal entrepreneur. This policy has not been implemented maximally because there are communities are still committing violations due to lack of socialization and the mindset of people who think that the practice of orgen tunggal does not need to be control. Keywords: Formulation, Policy, Orgen Tunggal

Actions (login required)

View Item