PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PERKARA NOMOR 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt)

rina, septiani (2018) PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PERKARA NOMOR 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (495kB) | Preview
Preview	Text (BAb IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (118kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (174kB) | Preview
	Text (Skripsi Full text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Namun apabila rukun perkawinan yang tidak terpenuhi maka berarti pernikahannya yang tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan mengemukakan permasalahan Pertama, tata cara permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt. Ketiga, akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt terhadap para pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pembatalan perkawinan dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana tempat perkawinan itu dilaksanakan atau tempat suami atau istri berdomisili. Permohonan tersebut diajukan oleh ayah kandung termohon II yang merupakan wali nikah dalam perkawinan antara termohon I dan termohon II. Yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah selain perkara tersebut merupakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perkawinan karena Termohon I berstatus masih beristri, sehingga perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II merupakan poligami. Dalam Pasal 71 huruf a KHI menyatakan dilarang seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena pria yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan wanita lain, maka perkawinannya harus dibatalkan. Dalam perkara Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt berakibat hukum terhadap status suami istri tersebut menjadi kembali seperti semula yaitu sebelum adanya perkawinan dan yang selanjutnya akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan tersebut adalah putusnya perkawinan dan mengenai pembagian harta bersama tidak dilakukan.

Actions (login required)

View Item