PENGAWASAN IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN CINEMA XXI DI PLAZA ANDALAS OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Steffi, Nuralia (2018) PENGAWASAN IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN CINEMA XXI DI PLAZA ANDALAS OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (386kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kegiatan usaha tempat hiburan merupakan salah satu kegiatan usaha di sektor pariwisata. Kegiatan usaha pada sektor pariwisata merupakan kegiatan yang penting dan mudah dapat meningkatkan perekonomian negara. Tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4), bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penelitian ini membahas pengawasan izin usaha tempat hiburan Cinema XXI di Plaza Andalas oleh Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengawasan izin usaha tempat hiburan Cinema XXI di Plaza Andalas oleh Pemerintah Kota Padang dan apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha tempat hiburan Cinema XXI di Plaza Andalas oleh Pemerintah Kota Padang. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, studi dokumen, dan analisis kualitatif. Penulis memberi kesimpulan dalam hal pemberian izin usaha tempat hiburan yang dilakukan pemerintah kota padang belum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal pengawasan terhadap izin usaha tempat hiburan, SKPD yang terkait dengan pelayanan perizinan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun hasil penelitian tersebut, penulis mensarankan agar Pemerintah Kota Padang lebih memperhatikan dan memberikan aturan-aturan yang jelas terhadap proses perizinan, dan dalam pengawasan agar terciptanya koordinasi yang baik antara pihak pengusaha atau penanggung jawab usaha dengan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : Pengawasan, Izin Usaha Tempat Hiburan

Actions (login required)

View Item