PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT (STUDI : PELANGGAN TEGANGAN RENDAH DAN PELANGGAN TEGANGAN MENEGAH)

WIMBY, SABRINA (2018) PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT (STUDI : PELANGGAN TEGANGAN RENDAH DAN PELANGGAN TEGANGAN MENEGAH). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (322kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (487kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (187kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (415kB) | Preview
	Text (Thesis full text) TESIS FULL WIMBY SABRINA NIM 1320112066 (MAGISTER HUKUM).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT (STUDI : PELANGGAN TEGANGAN RENDAH DAN PELANGGAN TEGANGAN MENEGAH (WIMBY SABRINA, 1320112066, PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ANDALAS, 103 HALAMAN) ABSTRAK Terdapat perbedaan antara Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat untuk Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah maka ada kemungkinan bahwa pelanggan tegangan rendah diperlakukan diskriminatif sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana pada Pasal 4 ayat 7 disebutkan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, sehingga yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimanakah pengaturan perlindungan konsumen tenaga listrik berdasarkan Hukum Positif Indonesia? Dan Bagaimanakah perbandingan SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat? Penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian ini. Pemerintah melalui hukum ketenagalistrikan dan hukum perlindungan konsumen telah memberikan kedudukan dan perlindungan yang jelas bagi PIUPTL dan konsumen. Hal ini sangat jelas terlihat dari penjabaran hak dan kewajiban yang telah diatur dalam kedua hukum tersebut. Ketentuan SPJBTL pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat untuk Pelanggan Tegangan Menengah lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah. Juga Tidak diaturnya pasal tentang hak pelanggan pada SPJBTL Tegangan Rendah maupun SPJBTL Tegangan Menengah telah menyebabkan SPJBTL PLN tidak sejalan dengan Asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen padahal pengaturan tentang hak konsumen tersebut diamanatkan oleh Undang-undang untuk dicantumkan dalam perjanjian. Kata Kunci : Perjanjian, Pelanggan, Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item