Hamdan, Siregar (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA DENGAN PT. MITRATANI TATAS LESTARI. Masters thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
COVER dan Abstrak.pdf - Published Version Download (61kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview |
|
|
Text (BAB Akhir)
BAB akhir.pdf - Published Version Download (227kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (401kB) | Preview |
|
Text (Tugas Akhir Ilmiah utuh)
Tugas Akhir Ilmiah utuhh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
Abstract
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dalam negara hukum, kekuasaan dalam menjalankan Pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, di Indonesia sudah banyak dilakukan perjanjian kerjasama dibidang perkebunan, dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan berasaskan pada asas kepastian hukum untuk melindungi para pihak dalam perjanjian kerjasama antara BUMD dengan PT.MTL dimana dalam perjanjian pengelolaan perkebunan tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak PT.MTL. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permasalahan yang diteliti adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit, bagaimana akibat hukum terhadap hak masyarakat dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat didalam perjanjian perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengolahan data dilakukan secara editing dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) terjadinya Hubungan perdata antara para pihak berdasarkan akta perjanjian kerjasama antara BUMD dengan PT.MTL dan surat penyerahan lahan antara masyarakat dengan BUMD (2) akibat hukum terhadap lahan masyarakat dalam perjanjian kerjasama ini terjadinya peralihan hak, dari hak milik masyarakat menjadi tanah Negara. (3) tidak adanya perlindungan hukum terhadap lahan masyarakat yang telah diserahkan kepada pihak BUMD untuk diberikan Hak Guna Usaha Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Masyarakat, Perjanjian Kerjasama.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Ferdi. SH., MH |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Tesis) |
Depositing User: | s2 kenotariatan kenotariatan |
Date Deposited: | 27 Mar 2018 12:07 |
Last Modified: | 27 Mar 2018 12:07 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/32489 |
Actions (login required)
View Item |