MEKANISME KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (Studi Empiris Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan)

Wuri, Handayani (2018) MEKANISME KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (Studi Empiris Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DANN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (231kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (383kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (279kB) | Preview
	Text (Skripsi zFull Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan masalah yang sudah melintasi batas yurisdiksi negara lain. Tipologi tindak pidana pencucian uang juga bervariatif seperti transaksi tunai, melakukan investasi, pembelian aset berharga atas nama orang lain, dan menggunakan identitas palsu. Sehingga diperlukannya kerjasama secara internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Lembaga yang menaungi pencucian uang di Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum internasional dan hukum nasional dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimana kerjasama internasional PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan Apa saja faktor-faktor penghambat kerjasama PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Penelitian ini bersifat yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian kasus. Sumber data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Deputi Direktur Direktorat Hukum PPATK dan Staff bidang Hukum PPATK serta didukung data sekunder dan tersier. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan antara lain: 1) Regulasi hukum internasional pencucian uang yang diatur didalam konvensi internasional belum mecangkup keseluruhan dan Regulasi hukum nasional juga belum memadai secara global dalam memberantas pencucian uang 2) Kerjasama PPATK secara internasional sudah efektif melalui jalur pertukaran informasi maupun MoU yang bersifat bilateral, Serta adanya forum organisasi internasional Egmont, APG dan FATF saling membantu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan antar negara 3) Hambatan yang dialami PPATK dalam mendapatkan informasi belum ada, tetapi hambatan dalam memperoleh datanya yang cukup lama karena harus menunggu kordinasi negara bersangkutan.

Actions (login required)

View Item