pengawasan terhadap kegiatan penimbunan lahan mangrove di Kota Tanjungpinang

Atika, Thahira (2018) pengawasan terhadap kegiatan penimbunan lahan mangrove di Kota Tanjungpinang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) judul tambah abstrak.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) bab-i-copy-1.pdf - Published Version Download (497kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA new.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
Preview	Text (bab 4) BAB-IV-copy-1.pdf - Published Version Download (182kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan perlu dijaga kelestariannya. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia berdampak terhadap lingkungan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik. Tanjungpinang mempunyai ciri khusus yaitu wilayahnya tedapat hutan mangrove yang luas. Dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendapatkan lahan yang potensial dan bernilai ekonomis hutan mangrove di timbun oleh karena terletak di wilayah pantai. Agar kegiatan penimbunan itu tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan perlu diawasi. Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup dalam rangka menyelenggarakan urusan lingkungan hidup tersebut salah satunya perlu dilakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan penimbunan lahan agar tidak tercemar dan rusak. Permasalahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang adanya kegiatan penimbunan yang dilakukan tanpa izin penimbunan lahan, menimbun pohon bakau pesisir pantai dan laut yang tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Tajungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan. Menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup, walikota sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tentang peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Peraturan Daerah Kota Tajungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin penimbunan Lahan adalah peraturan perundang-undang dibidang lingkungan hidup atas dasar Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiatan penimbunan lahan. dari permasalahan tersebut penulis merumuskan permasalahan penelitan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimana pelaksanaan pengawasan kegiatan penimbunan lahan mangrove di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tajungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan, 2) apa tindakan terhadap kegiatan penimbunan lahan mangrove yang melanggar Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan. Berdasarkan pertimbangan walikota tidak semua permohonan diberikan izin timbun, pengawasan dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup berdasarkan pengaduan masyarakat berdasarkan kasus, tanpa adanya pelimpahan kewenangan oleh walikota sedangkan yang berwenang melakukan pengawasan adalah Walikota Tanjungpinang. Sanksi yang diberikan kepada penanggung jawab penimbunan lahan yang tidak taat kepada peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 2 tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan hanya berupa sanksi administrasi saja yaitu penghentian penimbunan (paksaan pemerintah). Sehingga, tidak membuat efek jera bagi yang melanggarnya. Saran yang diberikan adalah agar adanya pelimpahan kewenangan pengawasan dari walikota kepada kepala dinas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang dan berikan sanksi pidana kepada si pelanggar untuk efek jera. Kata kunci : pengawasan, kegiatan penimbunan, mangrove.

Actions (login required)

View Item